Thehok.id – Gubernur Jambi Al Haris mengatakan program pembangunan hija di Provinsi Jambi telah masuk dalam RPJMD yang berupa upaya meningkatnya kontribusi pertumbuhan hijau terhadap PDRB, peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat dan pelestarian ekosistem esensial di Provinsi Jambi. Hal ini dikatakan Al Haris saat menjadi pembicara dalam dialog nasional ekspose pembangunan hijau. Acara tersebut digelar Rabu (8/6/2022) di di Hotel Mercure Samarinda, Ballroom Crystal 1 dan 2, Samarinda, Kalimantan Timur.
“Tujuan program adalah Capaian target Pertumbuhan Ekonomi Hijau pada pembangunan rendah karbon dan peningkatan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Pertimbangan utama Provinsi Jambi dijadikan pilot project kerjasama KLHK dan World Bank (Bank Dunia) dalam program Bio Carbon Fund adalah Jambi mempunyai ekosistem hutan yang paling lengkap di Pulau Sumatera.
Provinsi Jambi memiliki 4 Taman Nasional, yaitu TNKS, TNBT, TNBD dan TNB. Dengan adanya 4 Taman Nasional tersebut, maka Provinsi Jambi menjadi benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae), Badak Sumatera (dicerorhinus sumatraensis), Gajah Sumatera (elephas maximus) dan lainnya. Sebab hewan liar tersebut saat ini jumlahnya terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat.
“Selain itu Provinsi Jambi mempunyai komitmen yang cukup kuat dan mempunyai kelembagaan REDD+,” terang Gubernur Jambi dalam paparannya.
Sementara kebijakan yang mendukung seperti pencegahan kebakaran hutan, resolusi konflik, CBFM, mempunyai Sekretariat Bersama, Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial.
Menurut Dokumen Safeguard Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Pengendalan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPI KLHK), program Ditjen PPI KLHK, World Bank dan Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL).
“Sumber pendanaan Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral yang langsung dikelola World Bank,” jelasnya.
Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 – Desember 2020), Fase pre investment (direncanakan Juli 2020 – 2025) dan Fase Result Based Payment ( > 2030).
Dengan dukungan tutupan hutan yang masih berkisar 800 ribu ha – 1 juta ha (data berbagai sumber), program capaian BioCF ISFL akan tercapai.
Dukungan pendanaan sekaligus hibah luar negeri untuk pelaksanaan program Hibah BioCF ISFL periode TA 2022 sampai dengan TA 2025 kepada Pemerintah Provinsi Jambi terus mencapai prestasi.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah telah diatur Surat Persetujuan Penerusan Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
Ditjen PPI KLHK berdasarkan surat Nomor S.19/PPI/MPI/KLN.0/2/2021 tanggal 2 Februari 2021 kemudian memperhatikan usulan Pemerintah Daerah Calon Penerima Program Hibah sebagai Bagian Proses Penyiapan Penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPh) dari Sumber Dana Hibah Luar Negeri
(HLN) Bio Carbon Fund Initiative Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL) Trust Fund Jambi Sustainable Management Landscape Project (JSLMP).
“Dukungan pendanaan kemudian menjadi bagian kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022,”kata Al Haris.
Program ini terus bergulir sebagai pelaksanaan program Hibah BioCF ISFL periode TA 2022 sampai dengan TA 2025 kepada Pemerintah Provinsi Jambi.
Namun yang menarik adalah Provinsi Jambi adalah “pioneer” didalam menyelesaikan Dokumen Safeguard Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape (BioCF ISFL). Sekaligus menjadi Provinsi yang menjadi “pilot projet” didalam mengikuti proses. Baik fase persiapan (tahun 2019 – Desember 2020), Fase pre investment Juli 2020 – 2025 dan Fase Result Based Payment ( > 2030).
Tidak salah gagasan yang jauh kedepan, cara membaca persoalan Lingkungan dan trend issu-issu global kemudian menempatkan Jambi sebagai salah satu Provinsi yang paling “responsif”.
Dengan dukungan Al Haris sebagai Gubernur Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi kemudian menempatkan sebagai Provinsi di Indonesia yang telah jauh melangkah. Di saat Provinsi lain Masih berkutat menyelesaikan dokumen untuk digoalkan menjadi program yang bisa dilaksanakan.
Belum lagi masih banyak Provinsi lain yang belum menjadikan prioritas. (die)
Komentar