Jambi, Thehok.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi bersama stakeholder, dan peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Provinsi Jambi.
Kegiatan dilaksanakan di Ratu Convention Centre (RCC), Kota Jambi, 31 Agustus – 1 September 2024. Acara pembukaan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin.
Selain itu hadir pula Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Edi Faryadi, Karo Log Polda jambi Kombes Pol Arief Dwi Koeswandhono, Koordinator Kejaksaan Tinggi Jambi Muh Asri Irwan, dan Kepala BIN Daerah Jambi Brigjen Pol Irawan David Syah.
Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi, Yanita Kusuma menyebut, kerawanan pilkada harus diwaspadai sejak dini hingga tahap pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.
“Peluncuran hasil pemetaan kerawanan ini untuk memperkuat sinergi stakeholder dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan pada Pilkada Serentak 2024,” katanya.
Wakil Gubernur Abdullah Sani yakin semua stakeholder memiliki kemampuan mengantisipasi kerawanan pada Pilkada Serentak 2024. Keyakinan itu mengacu pada kesuksesan dan kelancaran pada pemilu sebelumnya.
“Keberhasilan itu menambah kepercayaan diri semua pihak. Kepala daerah wajib dan bertanggung jawab mengajak instansi terkait mempertahankan dan meningkatkan sinergitas serta kolaborasi yang telah terjamin selama ini,” ujarnya.
Abdullah Sani berharap pilkada di Provinsi Jambi berlangsung demokratis, lancar, tertib, aman dan damai. Ini amat penting, sebelum maupun setelah pilkada. Dengan kondisi ini tanggung jawab dan aktivitas berjalan sebagaimana mestinya.
Abdullah Sani memberi apresiasi kepada Bawaslu Provinsi Jambi dan semua pihak terkait yang mengikuti rakor pemetaan kerawanan pada Pilkada Serentak 2024. Rakor ini bisa meningkatkan kesiapan pelaksanaan pilkada.
“Kita sepakat harus terus bersinergi dalam menyiapkan dan menyukseskan Pilkada Serentak 27 November 2024,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin memaparkan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) secara nasional sudah diluncurkan oleh Bawaslu RI sejak 2022. IKP memberi skor beberapa kabupaten masuk kategori rawan dan rendah.
“Rawan di sini bukan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tapi dalam kontek pemilu. Fokusnya kerawanan pada kontestasi, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan pemilu,” jelas Wein.
Menurut Wein, berdasarkan data IKP tingkat kerawanan beberapa kabupaten di Provinsi Jambi dapat diketahui. Untuk itu bisa dijadikan peringatan dini dalam rangka mitigasi, bukan justice kerawanan.
“Kami berharap ini menjadi basis merencanakan sistem pemilu yang aman kedepannya. Penting bagi kita semua pihak memahami potensi kerawanan yang dapat mengganggu proses pemilihan yang demokratis,” katanya.
Wein mengungkapkan, pada tahun 2024 Bawaslu menyusun pemetaan kerawanan pilkada berdasarkan IKP yang telah diluncurkan, dengan cara membidik potret pilkada sebelumnya.
Bawaslu Provinsi Jambi menggali informasi di tiap kabupaten/kota yang dianggap rawan. Dalam pemetaan kerawanan, Provinsi Jambi dikategorikan rawan sedang dengan skor 41,36.
Pada level kabupaten dan kota, dua daerah masuk kategori rawan tinggi, dan delapan daerah masuk kategori rawan sedang, serta satu daerah masuk rawan rendah.
Adapun daerah yang terindikasi rawan di Provinsi Jambi meliputi, kategori rawan tinggi Kabupaten Sarolangun dengan skor 26,05 dan Kota Jambi (22,3).
Sementara, Kabupaten Tanjungjabung Barat (20,73), Merangin (15,19), Batanghari (15), Tebo (10,00), Muarojambi (6,91), Sungai Penuh (6,51) Kerinci (6,32), dan Tanjungjabung Timur (6,32) masuk kategori rawan sedang. Sedangkan Bungo (2,3) masuk rawan rendah. (*)
Komentar